Record Detail

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dampak yang ditimbulkan apabila Pemerintah Daerah
Sumatera Barat menghapaus kebijakan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data yang
dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020 jumlah kendaraan bermotor di
Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2.421.828 unit. Dari data tersebut terlihat potensi
penerimaan pajak daerah dari kendaraan bermotor, sehingga apabila Pemerintah Daerah
Sumatera Barat menghapus kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor tentu akan dapat
mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat berpengaruh terhadap
pelayanan publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, dengan
menganalisa data-data yang ada pada buku, jurnal, serta publikasi lembaga penelitaian.
Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah
Daerah Sumatera Barat akan terpengaruh jika menghapus kebijakan Pajak Kendaraan
Bermotor. Namun Pemerintah Daerah Sumatera Barat dapat saja menerapkan pengenaan
cukai kendaraan bermotor untuk mengoptimalisasi penerimaan daerah melalui PAD, karena
ada eksernalitas negatif yang dihasilkan dari kendaraan bermotor yang beredar di jalan-jalan
yang ada di wilayah Sumatera Barat.