Record Detail

Pembimbing: Cris Kuntadi -- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar penyajian akun piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Hukum dan HAM. Dalam menjaga akuntabilitas Laporan Keuangan, Pemerintah Indonesia menetapkan peraturan perundang-undangan yang akan mengatur seluruh unit akuntansi yang berada di lingkungan pemerintahan sebagai Standar Akuntansi yang berlaku. Pengungkapan piutang PNBP pada Kementerian Hukum dan HAM diperlukan karena adanya proyek pekerjaan pada tahun anggaran yang lalu belum diselesaikan dan temuan atas pemeriksaan auditor baik Badan Pemeriksa Keuangan maupun pemeriksa internal, Inspektorat Jenderal.