Record Detail
Text
Analisis Implementasi Kebijakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektornik (LPSE) Terhadap Dokumen Lelang dan Upload Dokumen Penawaran di Kementrian HUKUM dan HAM
Tujuan dari adanya e-procurement adalah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Masalah e-procurement karena belum maksmalnya pelayanan pengadaan barang/jasa secara eletronik. masalah yang sering timbul diantaranya: spesifikasi dan kualifikasi didalam dokumen lelang yang disengaja disemptikan untuk menharah kesalah satu pihak yang sudah ada calon pemenangnya. Kedua, banyak penyedia yang mengeluhkan kesulitan dan gagal proses mengupload dokumen penawaran saat akhir batas penawaran karena koneksi tiba-tiba lambat atau server LPSE mati.Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan LPSE adalah dengan teori yang dikemukakanoleh Edwards III. Implementasi kebijkan menurut Edwards III ada empat aspek Komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi. Kesimpulannya adalah kondisi impelementasi kebijakan LPSE secara elektronik terhadap dokumen lelang dan upload dokkumen penawaran di Kementrian Hukum dan HAM telah dilaksanakan secara efektif tapi belum terlihat optimal.
Availability
TM 15213 Reh A | TM 15213 Reh A | Perpustakaan Pusat | Available |
Detail Information
Series Title |
-
|
---|---|
Call Number |
TM 15213 Reh A
|
Publisher | ABFII Perbanas Institute : Jakarta., 2014 |
Collation |
xx,184hlm.:illus.;40cm.
|
Language |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
-
|
Classification |
TM 15213
|
Content Type |
-
|
Media Type |
-
|
Carrier Type |
-
|
Edition |
-
|
Subject(s) | |
Specific Detail Info |
-
|
Statement of Responsibility |
-
|
Other version/related
No other version available