Record Detail

Pembimbing: Wahyudi-- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisa mekanisme pengelolaan
piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta pengukuran dan
penyajian pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengelolaan piutang PBB-P2
menjadi fenomena karena PBB-P2 merupakan jenis pajak yang baru dilimpahkan
sebagai pajak daerah sejak 2013. Bagaimana pengukuran dan penyajian dalam
LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga menjadi salah satu temuan dan
rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang mempengaruhi opini LKPD tahun
anggaran 2013 sampai dengan 2018.
Metodologi dalam penelitian ini yaitu kualitatif dan jenis penelitiannya
adalah fenomenologi dimana penelitian ini berusaha memahami makna sesuatu
berdasarkan pengalaman dan pengertian sehari-hari. Metode ini digunakan untuk
mengetahui dan menganalisis secara mendalam mekanisme pengelolaan piutang
PBB-P2 sejak dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta, bagaimana pelaksanaan
penatausahaan, penagihan dan kebijakan penghapusan piutang PBB-P2, serta
apakah pengakuan dan penyajian dalam LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun
2010 tentang SAP. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan LKPD
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2018. Teknis analisis data dalam
penelitian ini dengan menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian
data, penarikan kesimpulan.
Dalam rangka pengelolaan piutang PBB-P2 pada tahun 2016 dan 2017,
Pemprov DKI tidak menerbitkan SPPT yang memiliki tunggakan 3 (tahun)
berturut-turut. Namun hal ini menjadi salah satu temuan BPK sehingga pada tahun
2018 SPPT diterbitkan seluruhnya termasuk yang memiliki tunggakan dan
dilakukan koreksi atas saldo piutang PBB-P2 tahun 2016 dan 2017.
Hasil penelitian ini menyatakan Pemerintah Provinsi DKI sudah
melakukan upaya yang direkomendasikan oleh BPK dalam temuan yang ada
khususnya dalam penatausahaan dan penagihan, namun belum melaksanakan
penghapusan piutang PBB-P2 atas penyisihan piutang tak tertagih.

Rekomendasi dalam penelitian ini adalah penghapusan piutang atas
penyisihan piutang tak tertagih PBB-P2 yang sudah memenuhi ketentuan dapat
dihapus. Perlu dilakukan sensus data PBB-P2 secara massal untuk meningkatkan
kualitas data piutang PBB-P2