Record Detail

Pembimbing: G.M Djoko Hanantijo--Reformasi birokrasi menuntut adanya transformasi sistem kepegawaian yang
lebih adaptif dan berkelanjutan. Salah satu upaya strategis dalam hal ini adalah
implementasi kebijakan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Investasi
dan Hilirisasi/BKPM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses
implementasi beleid jabatan fungsional, mengidentifikasi kendala yang dihadapi,
serta mengevaluasi dampaknya terhadap motivasi pegawai dan terwujudnya prinsip
Sustainable HRM. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan
teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap enam informan
dari level pusat dan daerah, serta analisis dokumen pendukung. Data dianalisis
menggunakan bantuan perangkat lunak NVivo 14 dan dikerangka melalui Teori
New Public Management. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi
kebijakan jabatan fungsional di tingkat pusat telah berjalan sesuai regulasi,
sedangkan di tingkat daerah masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan
koordinatif. Temuan penting lainnya mengindikasikan bahwa kebijakan ini
memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan motivasi pegawai, terutama
melalui kepastian karier, pengakuan kompetensi, serta insentif jabatan. Selain itu,
implementasi beleid jabatan fungsional juga mulai mengarah pada praktik
pengelolaan SDM yang berkelanjutan, meskipun aspek keberlanjutan lingkungan
masih perlu diperkuat. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam
mengaitkan kebijakan kepegawaian sektoral dengan teori Sustainable HRM di
sektor publik Indonesia. Hasilnya diharapkan dapat menjadi acuan strategis dalam
pengembangan kebijakan manajemen ASN berbasis fungsi, kinerja, dan
keberlanjutan.